Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi. Tanah ulayat memiliki posisi penting bagi masyarakat adat karena terkait erat dengan identitas, kedaulatan, serta keberlangsungan hidup komunitas adat. Namun, modernisasi, pertumbuhan penduduk, dan tekanan ekonomi seringkali memicu sengketa kepemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji praktik-praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat, serta hubungannya dengan sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adat, seperti musyawarah ninik mamak dan keputusan lembaga adat, tetap menjadi instrumen utama dalam meredam konflik karena dianggap lebih mengutamakan keadilan komunal, harmoni sosial, dan pemulihan hubungan antarwarga. Meski demikian, implementasi hukum adat masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan dengan hukum negara, lemahnya pengakuan formal, serta pengaruh kepentingan pihak luar. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum positif menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat.